The 2017). Selain ketiga hal tersebut, dengan adanya

            The Treaty on European Union (TEU), atau yang lebih
dikenal sebagai Treaty of Maastricht atau Maastricht Treaty, karena ditandatangani
di Maastricht, Belanda pada 7 Februari 1992 dan mulai berlaku diberlakukan pada
1 November 1993 (The Editors of
Encyclopædia Britannica, 1991). Penandatanganan perjanjian
ini, dilakukan oleh perwakilan dari 12 Negara anggota EU pada masa itu, yakni Belgia,
Denmark, Perancis, Jerman, Yunani, Irlandia, Italia, Luxembourg, Belanda,
Portugal, Spanyol, dan Britania Raya (European Central Bank,
2017).
Dibuatnya perjanjian ini didasari oleh adanya dorongan dari eksternal, yakni
kejatuhan komunisme di Eropa Timur dan anggapan bahwa Jerman akan berusaha
untuk mengambil alih kepemimpinan dan dari internal yaitu adanya dorongan dari Negara-negara
anggota European Union atau EU yang ingin menambah keberhasilan dari hal-hal
yang telah dicapai dengan adanya Single European Act, ditambah dengan keinginan
untuk membuat pembaruan lainnya pada EU (European Union Law,
2010).

Maastricht
Treaty sendiri memiliki lima tujuan utama, yaitu memperkuat legitimasi
demokrasi dari EU, meningkatkan efektivitas EU, mendirikan integrasi dalam hal
ekonomi dan moneter, mengembangkan dimensi sosial dari EU, dan yang terakhir
adalah melahirkan kebijakan umum terkait keamanan dan urusan luar negeri (European Union Law,
2010).
Dengan adanya perjanjian ini, terbentuklah pondasi utama dalam pembuatan mata
uang tunggal bagi EU, yakni euro, dan secara signifikan melebarkan kerjasama
diantara negara anggota EU pada beberapa wilayah, yakni pembentukan kewarganegaraan
Eropa yang hasilnya mengizinkan penduduk Eropa untuk dapat tinggal dan bergerak
bebas didalam negara-negara anggota, lalu ditetapkannya aturan-aturan umum terkait
kebijakan urusan luar negeri dan keamanan, dan yang terakhir adalah persetujuan
untuk mendekatkan kerjasama antara polisi dan lembaga peradilan dalam hal
masalah kriminalitas (European Central Bank,
2017).
Selain ketiga hal tersebut, dengan adanya Maastricht Treaty, terbentuklah
seperangkat aturan yang harus dipenuhi oleh Negara-negara di kawasan Eropa yang
ingin bergabung, seperti aturan terkait inflasi, hutang nasional, suku bunga,
dan nilai tukar mata uang (European Central Bank,
2017).

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Salah
satu capaian dari Maastricht Treaty adalah pembentukan European Police atau
Europol pada tanggal yang sama dengan penandatanganan perjanjian ini, yakni
pada 7 Februari 1992 (Europol, 2009). Pembentukan ini
merupakan salah satu implementasi dari pilar ketiga dari Maastricht Treaty, yaitu
Justice and Home Affairs (Europol, 2009), disamping dua pilar
lainnya yakni the European Committees dan the Common Foreign and Security Policy
(European Parliament,
2017).

Dalam
perjalanannya, meskipun Maastricht Treaty memiliki banyak harapan dalam hal
kemajuan dan integrasi EU, namun ada dua kegagalan utama yang pada akhirnya
mengharuskan adanya perjanjian baru menggantikan Maastricht Treaty. Yang pertama
adalah, bahwa Maastricht Treaty tidak fleksibel dan yang kedua, bahwa perjanjian
ini dibuat oleh perwakilan yang menjadi politisi European Commissions, serta
pihak-pihak yang memang telah memegang jabatan didalam pemerintahan, tidak ada
elemen masyarakat didalam pembuatan perjanjian ini, maka Maastricht Treaty jika
dipandang dari luar, terlihat kurang lemah dalam hal legitimasi demokrasinya (Merritt, 1992). Merujuk pada
kegagalan Maastricht Treaty ini, dibuatlah beberapa perjanjian baru yang
diharapkan dapat menutup kegagalan yang terjadi, yakni Treaty of Amsterdam pada
1997, Treaty of Nice pada 2001, dan Treaty of Lisbon pada 2007 (European Union, n.d.). Dari ketiga
perjanjian yang dibuat setelah kegagalan Maastricht Treaty, Treaty of Lisbon
merupakan perjanjian yang merubah banyak tatanan EU dan perjanjian ini menjadi
rujukan dalam pengambilan kebijakan di EU hingga saat ini.

Treaty
of Lisbon atau Lisbon Treaty ditandatangani pada 13 Desember 2007 di Lisbon,
Portugal dan mulai berlaku pada 1 Desember 2009 (European Union, n.d.) setelah Republik
Ceko menjadi Negara anggota terakhir yang meratifikasi perjanjian ini pada 3
November 2009 (Fountoukakos, et al.,
2009).
Perjanjian ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya adalah untuk membuat EU
lebih demokratis, lebih efisien, dan lebih mampu untuk membantu menyelesaikan
permasalahan dunia seperti perubahan iklim dengan hanya satu suara, yakni EU (European Union, n.d.). Sedangkan perubahan
paling besar yang dilakukan oleh perjanjian ini adalah merubah sistem yang
telah lama dianut oleh EU berdasarkan Maastricht Treaty, perubahan sistem ini
meliputi pemberian kewenangan yang lebih besar untuk European Parliament,
perubahan prosedur pemungutan suara didalam Council, keikutsertaan warga negara,
adanya presiden permanen untuk European Council, sistem perwakilan tinggi untuk
urusan luar negeri yang baru, dan pelayanan diplomatik EU yang baru (European Union, n.d.). Dalam perjanjian
ini, juga didefinisikan tiga hal, kewenangan apa saja yang dimiliki oleh EU,
dimiliki oleh negara anggota EU, dan yang dimiliki bersama (European Union, n.d.).

Lisbon
Treaty ini dinilai cukup demokratis, dinilai dengan salah satu kebijakan
didalamnya, yakni untuk mengikutsertakan warga negara dalam pembuatan suatu
kebijakan, ditandai dengan mewajibkan European Commissions untuk mendapatkan
setidaknya satu juta tanda tangan dari warga negara masing-masing anggota EU pada
proposal yang diajukan sebelum mengesahkan suatu keputusan atasnya (Independent, 2008), selain itu juga
terhitung sejak 1 Desember 2009, EU berkewajiban untuk menerbitkan laporan
terkait analisis finansial dan hal-hal administratif lainnya kepada seluruh
warga negara anggota EU (European Committee of
the Regions, n.d.),
hal ini merupakan kemajuan dari EU dalam hal transparansi data, suatu hal yang
tidak dimiliki oleh Maastricht Treaty. Selain itu, dengan berlakunya Lisbon
Treaty ini ada dua hal penting yang berubah secara signifikan, yaitu EU Charter
of Fundamental Rights menjadi legally-binding atau mengikat secara sah dan adanya
aturan terkait kerjasama antarnegara terkait dengan energi, ditambah dengan
pemberian peran kepada EU sebagai tenaga pendukung pada beberapa bidang seperti
kesehatan dan pendidikan (Independent, 2008).

Pada
dasarnya, perubahan pada Lisbon Treaty ini adalah meleburkan hal-hal yang
didalam Maastricht Treaty masih menjadi kewenangan masing-masing Negara,
kecuali dalam hal ekonomi dan perdagangan, menjadi berada dibawah kendali EU. Banyak
yang berharap dengan lahirnya Lisbon Treaty, diharapkan halangan dari EU untuk
berintegrasi penuh akan dapat dilampaui dan hubungan antarnegara anggota EU
dapat semakin dalam (Cameron, 2010). Selain itu, capaian
lain dari Lisbon Treaty adalah dalam hal upaya menyeimbangkan antara tiga
sistem proteksi Fundamental Rights didalam EU. Proteksi ini dijamin oleh tiga
level yurisdiksi didalam EU, yakni the Court of Justice of the European Union,
the European Court of Human Rights, dan Pengadilan Nasional (Arestis, 2013).

Jika
membandingkan antara Maastricht Treaty dan Lisbon Treaty dalam hal upaya untuk
integrasi EU, lebih besar kemungkinan EU akan berintegrasi dibawah acuan Lisbon
Treaty. Hal ini dikarenakan Lisbon Treaty dinilai lebih demokratis dibandingkan
dengan Maastricht Treaty. Dibawah Lisbon Treaty, berbagai elemen dari Negara
anggota EU akan dipertimbangkan suaranya, bukan hanya berdasarkan pemikiran dan
keputusan para petinggi politis, tidak seperti saat EU berada dibawah acuan
Maastricht Treaty dengan yang memegang kendali arah kebijakan hanyalah para
petinggi dan tidak memasukkan elemen masyarakat kedalam pengambilan keputusan. Disamping
itu, merujuk pada kegagalan Maastricht Treaty yang kedua, yakni kurangnya fleksibilitas
dari sebuah perjanjian yang disahkan, Lisbon Treaty dapat dinilai tidak begitu
kaku karena ada banyak aspek yang menjadi perhatian EU. EU tidak lagi hanya
mengurus seputar perekonomian dan perdagangan, dengan adanya Lisbon Treaty, EU
juga turut serta untuk mengatur hal-hal lain yang bertujuan untuk
mengintegrasikan EU, termasuk didalamnya membantu Negara anggota yang tidak
mampu menyelesaikan permasalahan dalam negerinya.